Womanindonesia.co.id – Pemerintah Indonesia serukan pentingnya memastikan peran sentral perempuan dan anak perempuan di ranah global pada masa pandemi, utamanya dalam upaya pembangunan kembali masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga selaku Ketua Delegasi RI pada Sesi Pernyataan Umum (General Statement) dalam rangkaian Sesi Ke-65 Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW) Tahun 2021 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York (23/03).

“Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok rentan terdampak pandemi secara global, hal ini juga menghambat berbagai pencapaian yang telah tercipta dalam beberapa dekade terakhir. Isu terkait Partisipasi Penuh dan Efektif serta Pengambilan Keputusan Perempuan dalam Kehidupan Publik, serta Penghapusan Kekerasan, untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan semua Perempuan dan Anak Perempuan tidak hanya akan membuka kesempatan untuk merumuskan mekanisme penanggulangan, namun juga akan mendorong komitmen yang lebih luas dan upaya untuk memastikan peran sentral perempuan dan anak perempuan di ranah global dalam upaya pembangunan kembali masyarakat,” tegas Menteri Bintang yang hadir secara virtual kemarin.

Menteri Bintang juga mengatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan bertekad menjadi contoh dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Indonesia juga mendorong upaya global untuk mengatasi tantangan ketidaksetaraan yang signifikan, dengan memastikan penerapan prinsip ‘’Leave No One Behind”.

Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pengarusutamaan gender untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh manfaat dari program pembangunan. Upaya tersebut diantaranya:

memastikan perempuan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan grand design untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan mendorong kepemimpinan perempuan di masyarakat pedesaan.

Menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam segala bentuk, dengan menerapkan beberapa prinsip pencegahan yang berfokus pada rehabilitasi korban dan pendekatan yang responsif gender, peningkatan kapasitas kelembagaan sekaligus melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat sipil, penyediaan layanan yang berkualitas, efisien, mudah diakses, komprehensif dan terintegrasi, serta pemberdayaan untuk memastikan kemandirian para penyintas dengan memberikan pelatihan keterampilan.

Terkait perlindungan perempuan di sektor ketenagakerjaan, pada 2019 Indonesia membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Hingga saat ini RP3 telah terbentuk di di 5 Kawasan Industri, meliputi Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Karawang International Industrial City (KIIC) di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Kota Cilegon, Provinsi Banten; Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; Bintan Industrial Estate (BIE) di Kota Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Demi menekan dampak buruk pandemi Covid-19 terhadap perempuan dan anak, Indonesia telah melakukan beberapa upaya, diantaranya menyiapkan protokol dan pedoman untuk memastikan layanan responsif gender dan ramah anak, yakni Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA), menginisiasi Program Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak), menyelenggarakan pelatihan daring bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendorong perempuan agar terjun ke dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta bekerja sama dengan dunia usaha untuk menyediakan paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak terdampak Covid-19.

“Saya berharap semua delegasi akan bekerja sama dalam semangat saling menghormati dan bergandengan tangan untuk kemajuan perempuan, serta menghasilkan dokumen hasil yang sukses tahun ini,” tutup Menteri Bintang.