Womanindonesia.co.id – Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tahunnya pada tanggal 16 Oktober. Peringatan Hari Parlemen Indonesia menandai fungsi lembaga perwakilan untuk mewadahi aspirasi masyarakat sangatlah penting.

Sejarah Hari Parlemen Indonesia

Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu dewan perwakilan rakya sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat, yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda.

Usai Indonesia merdeka, Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta bersama Perdana Menteri Sultan Sjahrir mencetuskan bahwa Indonesia membutuhkan badan yang bisa mewakili aspirasi masyarakat, sebagai negara yang merdeka.

Pada 1961, pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad. Lembaga itu dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Raja dengan anggota sebanyak 38 orang dan 20 orang dari golongan Bumi Putra.

Kemudian pada 1943, tentara Dai Nippon atau Jepang hadir ke Nusantara. Mengutip buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif, DPR, DPRD & DPD, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan gembira sebagai saudara jauh yang membebaskan Tanah Air dari penjajahan Belanda.

Namun pada kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Pemerintah Jepang juga menjajah wilayah Nusantara dan melarang seluruh kegiatan politik. Volksraad pun sudah tidak berlaku lagi di Tanah Air.

Pada 14 Agustus 1945, Jepang mengalami kemunduran lantaran pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Dua hari setelahnya, para tokoh muda berusaha menjauhkan Soekarno-Hatta dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Setelah berunding satu malam di rumah Laksamana Maeda, Soekarno-Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka.

Usai kemerdekaan, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir menyadari bahwa Indonesia membutuhkan badan yang mampu mewakili aspirasi rakyat. Pada 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) resmi dibentuk.

KNIP beranggotakan 137 orang. Di mana Mr. Kasman Singodimedjo menjabat sebagai ketua, M. Sutardjo Kartohadikusumo sebagai Wakil Ketua I, Mr. J. Latuharhary sebagai Wakil Ketua II, dan Adam Malik menjadi Wakil Ketua III.

Mengutip situs Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat, KNIP bertugas membantu presiden dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah.

Selanjutnya, Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan tugas KNIP, dari membantu presiden menjadi setara dengan presiden. Tugas baru yang diemban KNIP, yakni menyusun UU dan menetapkan GBHN.

Perilisan maklumat tersebut menjadi awal dari kelahiran parlemen di Nusantara. Sehingga tanggal 16 Oktober ditetapkan sebagai Hari Parlemen Indonesia.