HBT atau Hari Bhakti Transmigrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak 1950 memiliki banyak kontribusi terhadap kesejahteraan penduduk Indonesia.

Womanindonesia.co.id – Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) diperingati tanggal 12 Desember setiap tahunnya. Transmigrasi adalah sebuah program yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di wilayah Indonesia.

Sejarah Hari Transmigrasi (HBT)

Dilansir dari laman kemendes.go.id secara historis, permulaan penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Transmigrasi pertama pada tahun 1950 saat itu memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa. Lokasi awal saat itu yakni ke Lampung sebanyak 23 KK dan ke Lubuk Linggau 2 KK.

Istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1927 dalam Harian Soeloeh Indonesia. Kemudian dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta, 3 Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa.

Sebuah peristiwa yang terus dikenang dalam sejarah transmigrasi adalah kecelakaan 11 Maret 1974. Enam puluh tujuh pionir transmigran asal Boyolali, Jawa Tengah, yang hendak menuju Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Rumbiya, Sumatera Selatan, meninggal dunia.

Bus yang mereka tumpangi tergelincir, kemudian masuk dan terbakar di Kali Sewo di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat. Tiga orang selamat dalam kecelakaan itu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangunlah Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu.

Kontribusi Positif

Sejumlah kontribusi positif dari program transmigrasi yakni:

Pertama, membuka keterisolasian daerah terpencil. Data mencatat, program transmigrasi telah berkontribusi pada pembangunan jalan penghubung/ poros dan jalan desa sepanjang 68.002 kilometer serta jembatan dan gorong-gorong sepanjang 142.021,97 M2 di kawasan-kawasan transmigrasi.
Kedua, program transmigrasi telah mendorong pembentukan dua ibukota provinsi baru. Mamuju, yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. Selain itu, ibukota Kalimantan Utara, yakni Bulungan, juga lahir dari pengembangan kawasan transmigrasi.
Ketiga, program ini juga telah mendorong pembentukan ibukota kabupaten/ kota dan kecamatan. Tercatat, terdapat 104 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/ kota. Selain itu, 385 permukiman transmigrasi telah menjadi ibukota kecamatan.
Keempat, kontribusi positif transmigrasi yakni mendorong terbentuknya desa-desa baru. Dari 3.055 desa baru yang terbentuk dari permukiman transmigrasi, 1.183 telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah.
Kelima, transmigrasi juga mendorong swasembada pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II) seluas 8.081.969 hektar.
Keenam, mendukung upaya ekspor non migas. Wujud nyata dari kontribusi tersebut yaitu melalui pembukaan lahan perkebunan seluas 391.559 hektar dan berkembangnya pusat produksi baru yang berbasis pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian besar lokasi tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Dilansir dari laman diskominfo.kaltaraprov.go.id Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga tahun 2024 akan fokus pada program yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Salah satunya terkait dengan arah dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dalam hal ini, Kemendes PDTT akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam arahannya pada Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II tahun 2021 di Jakarta.

Menurut Mendes revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan transmigrasi akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya transmigrasi di kawasan transmigrasi.

“Penekanan kita hingga 2024 terkait dengan tramsmigrasi adalah revitalisasi. Tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi,” kata Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus menyampaikan bahwa jika dikemudian waktu masih ada penempatan, hal itu dalam rangka memenuhi kuota-kuota yang sudah ada karena hampir ada sekitar 3 ribu kuota yang di kelola dan terus berjalan hingga tahun 2024.

Tetapi prinsipnya, itu bukan penambahan kawasan transmigrasi baru, mengacu pada RPJMN agar pertumbuhan dan pemerataan dicapai terlebih dahulu.

Mendes berharap transmigrasi betul-betul menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang tentunya juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bisa diwujudkan.

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kemendes PDTT mengadakan Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021. Kegiatan ini mengangkat tema “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa”.

Kegiatan Forkasi tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi ketransmigrasian terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi Tahun 2021 dan usulan program Tahun 2022.

Keberhasilan transmigrasi yang bisa terlihat antara lain mewujudkan 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang ibu kotanya adalah Kota Mamuju dan Provinsi Kalimantan Utara yang ibu kotanya adalah Tanjung Selor.

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigasi selama 5 tahun ke depan akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan-kawasan eksisting dan tidak membuka kawasan transmigrasi baru.

Selain 52 Kawasan yang menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, ada juga 100 kawasan transmigrasi yang menjadi Prioritas Kementerian.