Womanindonesia.co.id – Kawasan Jabodetabek mencatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter setiap harinya, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan komuter berasal dari wilayah Bodetabek menuju Jakarta. Namun di balik angka itu, sistem transportasi yang melayani pergerakan tersebut masih dikelola secara terpisah-pisah oleh berbagai institusi lintas wilayah dan lintas kewenangan. Kondisi ini membutuhkan respons kebijakan yang menyeluruh dan lintas sektor.

Merespon tantangan tersebut, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” pada 13 Mei 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari proyek Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek). Forum ini menghadirkan lebih dari 60 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, asosiasi pengusaha angkutan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Taufiq Hidayat Putra, Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan, “Lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dilakukan dari Bodetabek menuju Jakarta setiap harinya sehingga terdapat kebutuhan nyata integrasi pelayanan, tata kelola, dan sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta. Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta nanti diharapkan akan menjawab itu: menyinkronkan perencanaan lintas wilayah dan sektor, agar layanan transportasi yang lebih terhubung dan berkualitas benar-benar terwujud di lapangan.”

Kondisi lapangan memang mencerminkan urgensi itu. Layanan Transjabodetabek yang kini melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek sebagian besar masih dibiayai dari APBD DKI Jakarta, sementara daerah yang dilayani belum memiliki mekanisme kontribusi yang jelas. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan fragmentasi pengelolaan aset transportasi lintas wilayah turut menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa integrasi kelembagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

“Mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi dapat dilihat secara terpisah berdasarkan batas administrasi wilayah. Integrasi transportasi publik perlu terus diperkuat. Salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan adalah integrasi kelembagaan transportasi, yang tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi benar-benar mampu mempercepat penyelesaian persoalan transportasi lintas wilayah, mengurangi beban emisi, dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat Jabodetabek,” kata Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ujang Harmawan, Plh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

ITDP Indonesia memandang forum ini sebagai langkah awal dari proses yang lebih panjang. “Forum ini menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang untuk mengintegrasikan berbagai institusi, kewenangan, dan skema pendanaan transportasi di Jabodetabek.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITDP bersama ViriyaENB berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota ini pada tahun depan. Pemodelan berbasis data ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi berkelanjutan di Jabodetabek ke depan,” ujar Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara ITDP.

Urgensi pemodelan tersebut semakin nyata ketika melihat temuan-temuan yang muncul dari diskusi kelompok. FGD berlangsung dalam tujuh kelompok yang membahas tiga tema utama: regulasi dan kepemimpinan di kawasan aglomerasi, fiskal dan skema subsidi, serta pengelolaan aset lintas provinsi. Hambatan terbesar yang teridentifikasi bukan pada ketersediaan regulasi, melainkan pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan formula pembagian beban fiskal antarwilayah, serta fragmentasi pengelolaan aset yang menyulitkan integrasi layanan di lapangan.

Para peserta sepakat bahwa dibutuhkan formula pembagian beban fiskal yang adil dan berbasis data – bukan hanya berdasarkan panjang rute atau jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diterima masing-masing wilayah. Pengembangan sistem tiket berbasis akun (Account-Based Ticketing) dinilai strategis sebagai fondasi data untuk menghitung kontribusi dan subsidi secara lebih akuntabel.

Diskusi juga menghasilkan rekomendasi awal pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek sebagai entitas penyelenggaraan layanan yang melampaui batas administratif. Para peserta menekankan bahwa kelembagaan ini perlu hadir bukan sebagai pengganti operator eksisting, melainkan sebagai wadah integrasi yang memberikan kepastian hukum, standar layanan, dan mekanisme pembiayaan bersama yang adil bagi seluruh daerah.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) yang akan berlanjut dengan penyusunan rekomendasi kelembagaan berbasis masukan dari forum, serta pengembangan model transportasi aglomerasi Jabodetabek yang direncanakan sebagai persembahan bagi peringatan 500 tahun Jakarta.